Pemerintah Kabupaten Toraja Utara mencatat sejumlah capaian kinerja pembangunan sepanjang Tahun Anggaran 2025, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga penguatan indikator sosial ekonomi daerah.
Capaian tersebut disampaikan Bupati Toraja Utara, Frederik Victor Palimbong, S.T., S.M., M.Ak., pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Toraja Utara terkait penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Toraja Utara, Senin (30/3/2026).
Dalam penyampaiannya, Bupati menekankan bahwa keberlanjutan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD sangat diperlukan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Beberapa capaian utama antara lain rampungnya pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pongtiku yang mulai beroperasi pada awal tahun 2026, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di sejumlah wilayah, serta pemindahan pusat pemerintahan ke Kantor Bupati yang baru pada Oktober 2025.
Selain itu, pemerintah daerah juga melakukan penataan fasilitas olahraga, rekreasi, dan ruang publik sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Di sektor ekonomi dan sosial, tingkat pengangguran terbuka berhasil ditekan menjadi 2,01 persen pada tahun 2025. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami peningkatan signifikan, yang menempatkan Toraja Utara pada posisi kedua tertinggi di Sulawesi Selatan.
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) turut mencatat capaian tertinggi sejak berdirinya Kabupaten Toraja Utara, mencerminkan peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah.
Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa capaian tersebut menjadi dasar dalam memperkuat arah pembangunan ke depan yang tetap berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pembangunan infrastruktur yang merata, tata kelola pemerintahan yang baik, serta pelestarian lingkungan hidup, adat, dan budaya.
Rapat paripurna dipimpin oleh pimpinan DPRD dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah, jajaran perangkat daerah, unsur Forkopimda, serta insan pers.
Diskominfo-SP - 2026
